Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola data untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan disusun berdasarkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produsen Data dengan tema “Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak” di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/10).
Data Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Halik atau Aka, mengatakan penguatan kapasitas produsen data menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan NTB Satu Data.
Menurutnya, kualitas pembangunan sangat dipengaruhi kualitas data yang digunakan untuk melihat persoalan, menentukan prioritas, mengambil keputusan, hingga mengukur hasil pembangunan.
“Kegiatan ini bukanlah sekadar pekerjaan yang bersifat seremonial ataupun sekadar wacana. Ini adalah kerja bersama seluruh perangkat daerah, di bawah arahan dan bimbingan Bapak Gubernur,” ujarnya.
Aka menegaskan bahwa data tidak hanya berupa angka atau dokumen administratif. Data harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah memahami persoalan dan menentukan intervensi yang tepat.
“Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, kita berharap dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Kualitas Data Bergantung pada Pengelolanya
Penguatan NTB Satu Data, kata Aka, tidak cukup hanya dengan membangun sistem dan portal digital. Proses, standar, tata kelola, serta sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas data.
“Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut,” tegasnya.
Karena itu, produsen dan pengelola data perlu memahami tugas dan fungsi, memiliki kompetensi, serta bekerja dengan integritas dan komitmen. Data yang dihasilkan harus memenuhi unsur kebenaran, akurasi, kelengkapan, konsistensi, kejelasan definisi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Aka memberikan contoh kebutuhan data yang tepat dalam menentukan pembangunan fasilitas pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas. Pemerintah perlu mengetahui persebaran masyarakat yang membutuhkan layanan agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan.
“Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain,” katanya.
Perkuat Kolaborasi Antarinstansi
Dinas Kominfotik NTB sebagai wali data tidak dapat bekerja sendiri dalam memperkuat NTB Satu Data. Proses tersebut membutuhkan keterhubungan antara produsen data, wali data, pembina data, dan seluruh perangkat daerah.
Aka juga menyampaikan apresiasi kepada BPS Provinsi NTB atas pembinaan, pendampingan, dan kontribusinya dalam penguatan statistik sektoral. Apresiasi turut diberikan kepada perangkat daerah, para pengelola data, serta mitra pembangunan SKALA yang mendukung penguatan tata kelola NTB Satu Data.
“Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama,” ujarnya.
Dalam proses tersebut, sekitar 830 data telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Sementara Indeks Satu Data Indonesia NTB berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin.
Data Disajikan agar Mudah Dipahami
Bimbingan teknis juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengelola data dalam mengolah dan menyajikan informasi secara komunikatif. Materi mencakup penggunaan statistik, grafik, diagram, peta, dan infografis.
Dengan kemampuan tersebut, data sektoral diharapkan tidak berhenti sebagai angka atau tabel, tetapi dapat diterjemahkan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan digunakan dalam proses pemerintahan.
Aka menegaskan bahwa tujuan NTB Satu Data bukan hanya membangun sistem data, tetapi mendorong perubahan dalam cara pemerintah bekerja.
“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan hanya satu data. Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.
Ia berharap pengetahuan dari Bimtek dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah, terutama dalam memperbaiki kualitas data sejak dari sumbernya.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat