MATARAM, MbojoNow — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima kunjungan benchmarking dari Tim Satuan Tugas Manajemen Data dan Teknologi Informasi, Direktorat Manajemen Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Rabu (28/10/2026).
Kunjungan yang dipimpin Wahyu Widodo bersama empat anggota tim lainnya tersebut bertujuan mempelajari penyelenggaraan NTB Satu Data, mulai dari perencanaan kebutuhan data, pembagian tanggung jawab, standardisasi dan metadata, pemeriksaan kualitas, hingga integrasi sistem serta penggunaan dashboard.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan NTB Satu Data bukan hanya portal informasi, tetapi juga bagian dari perubahan tata kelola pemerintahan agar perencanaan, penyusunan kebijakan, dan evaluasi pembangunan didukung data yang terstruktur.
Jumlah Data dan Dataset Terverifikasi Meningkat
Perkembangan NTB Satu Data tercermin dari peningkatan jumlah jenis data dalam Daftar Data Daerah, dari 921 pada 2025 menjadi 1.385 pada 2026. Sebanyak 43 perangkat daerah tercatat aktif dalam penyelenggaraannya, sementara 948 dataset telah melalui proses verifikasi.
Indeks Satu Data Indonesia Provinsi NTB juga meningkat dari 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025. Perubahan tersebut diikuti kenaikan kategori dari Cukup menjadi Baik.
Pada 2026, Pemprov NTB memproyeksikan indeks tersebut dapat melampaui 90 dan mencapai kategori Sangat Baik. Target itu diharapkan didukung peningkatan kualitas data, standardisasi, integrasi, serta pemanfaatannya.
Ahsanul Khalik menekankan bahwa tantangan berikutnya bukan sekadar menambah jumlah data, melainkan memastikan data tetap berkualitas, mutakhir, memiliki penanggung jawab yang jelas, dan dapat digunakan lintas sektor.
Pengembangan Portal NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif diarahkan untuk membantu pimpinan memahami kondisi daerah, memantau program, dan mengevaluasi hasil pembangunan berdasarkan informasi yang terintegrasi.
KPK Pelajari Integrasi Data untuk Pemberantasan Korupsi
Bagi KPK, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pengelolaan data untuk mendukung tugas pemberantasan korupsi. Wahyu Widodo menyampaikan bahwa beragamnya data di lingkungan KPK membutuhkan tata kelola terstruktur, integrasi sistem, serta standar dan mekanisme pengendalian kualitas yang jelas.
Pengalaman NTB diharapkan menjadi masukan bagi penguatan Portal Data KPK dan pengembangan Pusat Data Analitik Pemberantasan Korupsi, termasuk untuk mendukung kebutuhan Command Center. Pembelajaran juga mencakup pengelolaan data lintas unit, interoperabilitas antarsistem, serta penggunaan dashboard untuk analisis dan pemantauan.
Data Dihubungkan dengan Perencanaan Pembangunan
Kepala Bidang P2EPD Bappeda Provinsi NTB, Firmansyah S. Hut., M.Si., menyoroti pentingnya keterhubungan data dengan dokumen perencanaan, penganggaran, dan indikator kinerja. Penguatan data hingga tingkat desa, kolaborasi dengan perguruan tinggi, serta penggunaan Dashboard Eksekutif diharapkan mendukung pemantauan dan evaluasi pembangunan secara lebih terintegrasi.
Sementara itu, Lead SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menjelaskan dukungan SKALA terhadap penguatan data dan informasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI), serta pengelolaan keuangan publik. Dukungan tersebut dilakukan melalui bantuan teknis, fasilitasi, dan penelitian, termasuk dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam kerja sama tersebut, pemerintah tetap menjadi pemilik kebijakan sekaligus pelaksana utama, sedangkan SKALA berperan mempercepat penguatan kapasitas dan keberlanjutan.
Perwakilan BPS Provinsi NTB juga menegaskan peran lembaganya sebagai Pembina Data Statistik melalui pembinaan, pendampingan penyusunan Daftar Data, dan koordinasi dengan perangkat daerah serta Walidata untuk meningkatkan kualitas statistik sektoral.
Pemprov NTB menyatakan akan melanjutkan penyempurnaan NTB Satu Data melalui penguatan regulasi, kelembagaan, kualitas data, integrasi sistem, serta keamanan dan perlindungan data. Pengembangannya diharapkan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dan mendukung pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KominfotikNTB).