Nusa Tenggara Barat (NTB) membawa pengalaman pengembangan Satu Data ke Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN) Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB Dr. H. Ahsanul Halik memaparkan bagaimana Satu Data dikembangkan sebagai ekosistem yang menghubungkan data dengan perencanaan pembangunan dan kebutuhan informasi pimpinan daerah.
Data Tidak Sekadar Disimpan
Dalam forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut, Aka, sapaan H. Ahsanul Halik, menyampaikan bahwa data pemerintah perlu dimanfaatkan untuk memahami kondisi, menemukan persoalan, menyusun kebijakan, mengendalikan program, mengevaluasi hasil, dan mendukung pengambilan keputusan.
"Pemerintah tidak membutuhkan data hanya untuk menyimpan data. Pemerintah membutuhkan data untuk memahami keadaan, menemukan persoalan, menentukan sasaran, menyusun kebijakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan," jelas Aka.
Forum tersebut mempertemukan unsur kementerian dan lembaga pemerintah pusat serta pemerintah provinsi se-Indonesia untuk memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan.
Dataset dan Indeks Satu Data NTB Meningkat
Pengembangan Satu Data di NTB ditunjukkan melalui peningkatan jumlah dataset sektoral dari 795 menjadi 1.557 dataset. Sebanyak 43 perangkat daerah tercatat aktif.
Nilai Indeks Satu Data Indonesia NTB juga meningkat dari 53,44 dengan kategori Cukup menjadi 75,85 dengan kategori Baik.
Meski demikian, Aka menegaskan bahwa peningkatan jumlah dataset bukan menjadi ukuran akhir keberhasilan pengelolaan data.
"Bertambahnya dataset belum otomatis berarti bertambahnya kualitas keputusan."
Data Didekatkan dengan Kebutuhan Pimpinan
NTB mendorong agar Satu Data digunakan dalam proses perencanaan, penentuan sasaran dan target, alokasi sumber daya, pengendalian program, hingga evaluasi hasil pembangunan.
Menurut Aka, pimpinan daerah tidak membutuhkan ribuan dataset secara bersamaan. Informasi yang dibutuhkan adalah gambaran kondisi daerah, persoalan yang dihadapi, kesenjangan yang terjadi, kelompok yang terdampak, intervensi yang telah dilakukan, serta hasil dari intervensi tersebut.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, NTB mengembangkan Dashboard Eksekutif dan Dashboard khusus Kesehatan. Keduanya diarahkan untuk mendekatkan data dengan kebutuhan analisis dan informasi bagi pimpinan daerah.
Sejumlah Daerah Tertarik Belajar dari NTB
Paparan NTB mendapat perhatian dari unsur Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas. Sejumlah pemerintah daerah peserta forum juga menyatakan ketertarikan untuk melakukan studi tiru ke NTB.
Ketertarikan tersebut terutama berkaitan dengan tata kelola NTB Satu Data dan pemanfaatan data menjadi informasi yang mendukung perencanaan serta kebutuhan pimpinan daerah.
Bagi NTB, pengalaman yang dapat dipelajari bukan hanya aplikasi atau tampilan portal, tetapi juga tata kelola, kualitas data, keterhubungan data lintas sektor, serta pemanfaatannya untuk menjawab persoalan pembangunan.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, KominfotikNTB, 22 September 2026.