Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), LPG, beras, dan pupuk di wilayah NTB masih terkendali berdasarkan laporan instansi terkait. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota terus memantau pasokan serta kelancaran distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepastian tersebut disampaikan Lalu Muhamad Iqbal, yang akrab disapa Miq Iqbal, pada Senin (19/10/2026) di Kantor Gubernur NTB, Mataram. Ia sebelumnya menerima laporan dari Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTB, Sales Branch Manager PT Pertamina NTB, serta perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB.
Miq Iqbal mengimbau masyarakat agar membeli kebutuhan sesuai keperluan dan tidak berlebihan karena khawatir terhadap kabar kelangkaan yang belum terverifikasi. Pemerintah, menurutnya, terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga ketersediaan dan distribusi komoditas strategis.
Bantuan Pangan Dijadwalkan Akhir Oktober
Di sektor pangan, Bulog bersama pemerintah kabupaten dan kota se-NTB dijadwalkan menyalurkan bantuan pangan dari Presiden pada akhir Oktober 2026. Bantuan untuk alokasi tiga bulan tersebut berupa total 30 kilogram beras bagi setiap keluarga penerima manfaat.
Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Pasokan BBM dan LPG Dipantau
Berdasarkan laporan Pertamina, pasokan BBM dan LPG di NTB masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Pemerintah bersama pihak terkait terus memantau jalur distribusi, termasuk melalui Depo Ampenan, Depo Badas, dan Depo Bima, untuk menjaga kelancaran penyaluran ke berbagai wilayah.
Sementara itu, perwakilan PT Pupuk Indonesia wilayah NTB melaporkan bahwa proses bongkar muat pupuk bersubsidi, termasuk pupuk NPK, dalam jumlah memadai sedang berlangsung di Pelabuhan Lembar. Koordinasi akan terus dilakukan agar distribusi pupuk berjalan sesuai ketentuan dan mendukung kebutuhan petani.
Pemantauan Dilakukan Bersama Pemerintah Daerah
Pemantauan kondisi pasokan juga melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Dalam rapat koordinasi melalui konferensi video, para bupati dan wali kota melaporkan bahwa kondisi di wilayah masing-masing masih terkendali.
Pemerintah Provinsi NTB akan melanjutkan koordinasi dengan Bulog, Pertamina, PT Pupuk Indonesia, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengantisipasi kendala dan menindaklanjuti persoalan distribusi yang ditemukan di lapangan.
Miq Iqbal mengajak masyarakat mengutamakan informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum dipastikan kebenarannya. Pemerintah menyatakan akan terus memantau pasokan dan distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui KominfotikNTB, 20 Oktober 2026. Baca berita sumber.