Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendukung langkah Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTB dalam memperkuat perlindungan anak dan perempuan, terutama di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan silaturahmi dan koordinasi bersama jajaran Polda NTB yang dipimpin Dirres PPA dan PPO, Kombes Pol Ni Made Pujawati, di ruang kerja Gubernur NTB, Mataram, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak serta perempuan di seluruh wilayah NTB.
"Kita ingin memastikan bahwa seluruh lembaga pendidikan di NTB, terutama yang berbasis asrama, menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak dan perempuan. Pemerintah daerah siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah pencegahan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran Polda NTB," tegasnya.
Susun Konsep Akreditasi Sekolah Berasrama
Sebagai tindak lanjut, Gubernur meminta Dinas Sosial P3A NTB menyiapkan draf konsep akreditasi bagi lembaga pendidikan berasrama yang menerapkan prinsip ramah anak dan perempuan.
Penyusunan konsep tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar standar perlindungan dapat diterapkan di lingkungan pendidikan. Salah satu fokusnya adalah penerapan akreditasi khusus bagi sekolah berasrama, termasuk Sekolah Rakyat.
Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah dan Polda NTB ingin memperkuat upaya pencegahan kekerasan sekaligus memastikan perlindungan dan pelayanan bagi peserta didik.
Polda NTB Apresiasi Dukungan Pemerintah Daerah
Dirres PPA dan PPO Polda NTB, Kombes Pol Ni Made Pujawati, menyampaikan apresiasi atas dukungan serta arahan teknis yang diberikan Gubernur NTB dalam kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
"Hadirnya kami adalah untuk mengucapkan terima kasih atas beberapa dukungan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Provinsi NTB terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka harkamtibmas yang diselenggarakan oleh Polda NTB," ujarnya.
Pujawati menjelaskan, dukungan Gubernur juga mencakup arahan kepada dinas terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah teknis pencegahan kekerasan di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, Pujawati didampingi pejabat dari Bagian Perencanaan serta Biro Logistik Polda NTB. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan terhadap anak serta perempuan.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui KominfotikNTB, 20 Oktober 2026. Baca berita sumber.