MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya kolaborasi, orkestrasi program, dan pemanfaatan data sebagai dasar dalam merancang kebijakan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan saat mengikuti diskusi strategis bertajuk “Memahami Provinsi Nusa Tenggara Barat, Merancang Kebijakan Berbasis Data” bersama tim Harian Kompas di Ruang Kerja Gubernur NTB, Kamis (24/9/2026).
Dalam diskusi tersebut, Gubernur memaparkan tiga prioritas utama pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.
Desa Berdaya Berbasis Data
Menurut Gubernur, tantangan pembangunan bukan hanya terkait ketersediaan sumber daya, tetapi juga bagaimana berbagai potensi, program, dan dukungan dari sejumlah pihak dapat diarahkan dalam satu pembangunan yang terintegrasi.
“Persoalannya bukan kita tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan kemiskinan, tetapi bagaimana orkestrasi itu dibangun. Sekarang intinya orkestrasi dan kolaborasi,” ujar Gubernur.
Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB menjadikan program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen pembangunan berbasis desa. Program tersebut tidak hanya diarahkan pada pemberian bantuan, tetapi juga pemberdayaan dan penguatan mata pencaharian masyarakat.
Pada tahap awal 2026, Desa Berdaya Transformatif diarahkan pada 40 desa prioritas dengan kategori kemiskinan ekstrem. Pendekatannya mencakup verifikasi data, pemetaan persoalan, dan pendampingan masyarakat agar intervensi sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayah.
Gubernur menyebut proses verifikasi penting agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran. Pendamping yang memahami karakter masyarakat setempat juga dilibatkan untuk memetakan kondisi sosial, ekonomi, dan potensi keluarga penerima manfaat.
“Yang perlu kita lakukan adalah pemberdayaan, supaya setelah satu tahun mereka sudah punya livelihood,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Desa Berdaya dikembangkan sebagai platform pembangunan yang mengintegrasikan perencanaan, pengajuan, verifikasi, hingga monitoring program desa. Program tersebut mencakup 1.166 desa dan kelurahan di NTB dengan tiga fokus, yaitu pengentasan kemiskinan, desa mandiri pangan, dan desa wisata maju.
Penguatan Ketahanan Pangan
Gubernur juga menempatkan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi NTB.
NTB dinilai memiliki potensi pada sektor pertanian, perikanan, dan agromaritim. Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan ekosistem produksi, infrastruktur pendukung, irigasi, hingga hilirisasi.
Beberapa bentuk dukungan yang disebutkan antara lain optimalisasi lahan, pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi, serta penguatan sektor perikanan. Upaya tersebut dilakukan melalui kombinasi intervensi pemerintah daerah dan dukungan pemerintah pusat.
“Potensi kita yang tidak bisa di-deny itu agriculture dan pariwisata. Tinggal kita maksimalkan,” katanya.
Menurut Gubernur, pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada anggaran daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan lintas pemerintahan dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, desa, dunia usaha, serta mitra pembangunan.
Program Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Pertambangan
Dalam diskusi tersebut, Gubernur turut memaparkan upaya memastikan aktivitas pertambangan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat NTB.
Salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah penyusunan master plan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sektor pertambangan. Master plan tersebut akan menjadi rujukan agar program pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewajiban perusahaan pertambangan dapat diarahkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan masyarakat sekitar.
Pemerintah diharapkan dapat menyediakan arah dan rujukan yang jelas sehingga berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat saling memperkuat dan memberikan manfaat yang lebih terukur.
Pariwisata Berkualitas Berbasis Identitas NTB
Pada sektor pariwisata, Gubernur menegaskan bahwa NTB memiliki peluang mengembangkan model pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah.
Pemprov NTB mengarahkan pengembangan pariwisata pada kualitas dengan memperhatikan pengalaman wisata, lama tinggal, belanja wisatawan, keberlanjutan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal.
“Kita mau mengembangkan pariwisata yang berkualitas. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi dampaknya besar,” ungkapnya.
Arah tersebut juga dikaitkan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
Pengembangan desa wisata, ekonomi kreatif, budaya lokal, tenun, dan kelembagaan masyarakat desa turut menjadi bagian dari agenda Desa Berdaya.
Kolaborasi dengan Media
Gubernur juga menyampaikan apresiasi terhadap hubungan kolaboratif dengan insan pers, khususnya Harian Kompas. Menurutnya, media memiliki peran dalam memperluas perspektif pembangunan dan menyampaikan informasi mengenai potensi serta dinamika daerah kepada masyarakat luas.
Diskusi bersama tim Harian Kompas menjadi ruang bertukar perspektif mengenai kondisi NTB, tantangan pembangunan, potensi ekonomi, dan arah kebijakan daerah ke depan.
Gubernur berharap komunikasi antara pemerintah, media, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan berbagai mitra pembangunan dapat terus diperkuat.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KominfotikNTB), 24 September 2026.