MATARAM — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal mendorong penguatan NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif sebagai instrumen untuk membaca kondisi daerah, memantau kinerja pembangunan, serta menentukan intervensi secara lebih cepat dan tepat.
Hal itu disampaikan Gubernur saat melihat presentasi pengembangan NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif di Gema Coffee Mataram, Kamis (17/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut hadir Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, Lead SKALA Pusat, Lead SKALA NTB, Asisten III Setda NTB, jajaran Bappeda, Tenaga Ahli Gubernur, Direktur Teknologi Informasi Bank NTB Syariah, serta Tim NTB Satu Data Dinas Kominfotik NTB.
Data Harus Menggambarkan Kondisi Daerah
Gubernur menekankan bahwa pengembangan satu data bukan hanya soal mengumpulkan sebanyak mungkin data. Data yang tersedia harus detail, berkualitas, saling terhubung, aman, mutakhir, dan mampu menggambarkan kondisi di lapangan.
“Satu data itu jargon, tapi ketika masuk ke detail, isinya devil semua. Karena itu, kita membutuhkan orang yang tidak sekadar mampu, tetapi siap untuk detailing,” ujar Gubernur.
Menurutnya, masih terdapat jarak antara kondisi di lapangan dengan informasi yang diterima pimpinan. Karena itu, arsitektur data perlu memungkinkan informasi dibaca mulai dari gambaran makro hingga kondisi yang lebih rinci dengan tetap terhubung antarlevel pemerintahan.
“Jangan kita mulai dari mikro kemudian masuk ke makro. Mestinya dari makro dulu, baru kita ke mikro. Ketika ditambah, sudah pasti nyatu karena sudah satu arsitektur,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa data yang dibutuhkan pemerintah bukan hanya mengenai aktivitas perangkat daerah, tetapi harus mampu menjelaskan kondisi masyarakat.
Ia mencontohkan sektor kesehatan. “Ketika kita meminta data kesehatan NTB, yang kita butuhkan bukan hanya data kegiatan Dinas Kesehatan, tetapi kondisi kesehatan NTB secara keseluruhan,” katanya.
Karena itu, NTB Satu Data diarahkan untuk menghubungkan data sektoral perangkat daerah dengan data kabupaten/kota, desa, Posyandu, BPS, serta sumber data relevan lainnya.
Setiap data juga perlu dilengkapi sumber, periode, cakupan, definisi, dan metadata yang jelas agar konteks serta keterbatasan informasi dapat dipahami oleh pimpinan.
Dashboard Eksekutif sebagai Ruang Kendali
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menyampaikan bahwa kualitas data menjadi prasyarat dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi.
Menurutnya, data pemerintah perlu relevan, akurat, mutakhir, konsisten, dapat diakses, serta dapat dibandingkan dan diintegrasikan dengan sumber data lainnya.
“Bukan hanya how much, tetapi juga so what,” ujar Wahyudin.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya mengetahui besaran suatu persoalan. Data juga harus memberikan konteks dan makna untuk membantu menjawab persoalan pembangunan serta menentukan tindakan yang diperlukan.
Dalam kerangka tersebut, Dashboard Eksekutif diarahkan menjadi ruang kendali bagi pimpinan, bukan sekadar kumpulan indikator.
Dashboard tersebut dikembangkan untuk menampilkan sejumlah informasi dalam satu kerangka yang terintegrasi, antara lain:
- Capaian indikator kinerja utama perangkat daerah.
- Realisasi anggaran.
- Program prioritas.
- APBD.
- Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Pengaduan masyarakat.
- Indikator pembangunan lainnya.
Dashboard juga diarahkan memiliki fungsi early warning system. Ketika suatu indikator mengalami deviasi atau menunjukkan kondisi yang membutuhkan perhatian, informasi tersebut diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah korektif dapat segera dipertimbangkan.
Sudah Terdapat 731 Dataset
Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Halik menyampaikan bahwa penguatan NTB Satu Data telah berjalan sejak 2025 dan terus dikonsolidasikan pada 2026.
Setelah melalui proses verifikasi, pengecekan ulang, dan konsolidasi, saat ini terdapat 731 dataset dari 43 OPD dalam NTB Satu Data.
Menurut Ahsanul, penguatan satu data tidak sekadar memperbanyak dataset. Proses tersebut juga memastikan kesesuaian antara judul, substansi, sumber, kualitas, dan pemutakhiran data.
Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kedisiplinan produsen data dalam melakukan pemutakhiran.
Penguatan Regulasi dan Pengembangan Teknologi
Gubernur mengapresiasi kerja Tim Dinas Kominfotik NTB dalam membangun dan mengembangkan NTB Satu Data di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya menuntut pemerintah semakin cermat dalam menentukan prioritas dan memastikan anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan yang terukur.
“Tidak cukup hanya membangun sistem. Kita harus memastikan ada regulasi, kelembagaan, program, SDM, dan anggaran,” tegasnya.
Penguatan NTB Satu Data juga dilakukan melalui penyempurnaan regulasi. Rancangan perubahan Pergub yang sedang berproses di Biro Hukum diarahkan untuk memperkuat tata kelola data, pembagian tanggung jawab, pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan, keamanan, serta mekanisme pemutakhiran dan pengelolaan data.
Untuk pengembangan selanjutnya, sistem diarahkan secara bertahap mulai dari pengumpulan, pemutakhiran dan pemeliharaan, integrasi, analisis data science, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI.
Pengembangan tersebut tetap memperhatikan interoperabilitas, perlindungan data pribadi, keamanan, dan keberlanjutan sistem.
Dengan arah tersebut, NTB Satu Data diposisikan sebagai fondasi informasi pemerintahan, sementara Dashboard Eksekutif menjadi instrumen untuk menerjemahkan informasi tersebut dalam pemantauan dan pengambilan keputusan.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KominfotikNTB)