KOTA BIMA, MbojoNow — Pemerintah Kota Bima menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Banjir di Aula Marina Inn, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini difokuskan pada pembahasan lokasi pekerjaan pengendalian banjir di kawasan hulu Kota Bima.
FGD dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. Mukhtar Landa. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi sejumlah pejabat perangkat daerah, di antaranya Plt. Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, serta Kepala Dinas Koperindag Kota Bima.
Dalam sambutannya, Mukhtar menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram bersama TSC atas inisiatif program NURFEP yang menjadi bagian dari upaya mendukung pengendalian banjir di Kota Bima.
“Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami menyampaikan terima kasih kepada BWS Mataram dan TSC yang telah menginisiasi program ini. Kami berharap melalui kegiatan FGD ini, berbagai persoalan dan kebutuhan di lapangan dapat dibahas secara komprehensif sehingga pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bahas kondisi dan kebutuhan di kawasan hulu
Mukhtar berharap forum tersebut menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama untuk membahas lokasi pekerjaan pengendalian banjir di kawasan hulu.
Menurutnya, penanganan banjir membutuhkan sinergi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan infrastruktur. Karena itu, peserta FGD diminta memberikan masukan berdasarkan kondisi aktual serta mengidentifikasi tantangan yang berpotensi memengaruhi pekerjaan.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan informasi dan masukan secara terbuka, serta menyamakan persepsi demi mendukung keberhasilan program pengendalian banjir di Kota Bima,” tambahnya.
FGD tersebut diarahkan untuk menggali informasi dan memvalidasi kondisi serta permasalahan di setiap lokasi kegiatan. Pembahasan juga mencakup penyamaan persepsi mengenai tujuan, lingkup, dan manfaat pembangunan.
Identifikasi kendala dan koordinasi lintas sektor
Selain kondisi lapangan, forum membahas potensi kendala teknis, sosial, lingkungan, akses, lahan, hingga koordinasi yang dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
Para peserta diharapkan dapat menyepakati kebutuhan koordinasi, pembagian peran masing-masing pihak, serta langkah tindak lanjut untuk mendukung kelancaran pembangunan.
Pemerintah Kota Bima berharap diskusi ini menghasilkan kesepahaman dan rekomendasi konkret sebagai dasar penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, upaya pengendalian banjir dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Sumber: DISKOMINFOTIK Kota Bima