KOTA BIMA, MbojoNow — Pemerintah Kota Bima mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan banjir. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Banjir Kota Bima yang berlangsung di Aula Hotel Marina Inn, Kamis (29/10/2026).
FGD dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs. Mukhtar Landa, M.H. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat perangkat daerah, camat, lurah yang diundang, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Mukhtar menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) NT 1 dan Technical Support Consultant (TSC) yang telah menginisiasi program NUFReP untuk mendukung upaya pengendalian banjir di Kota Bima.
“Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami mengucapkan terima kasih kepada BWS Mataram dan TSC atas inisiatif yang telah dilakukan melalui program NUFReP, kami berharap program ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya pengendalian banjir di Kota Bima,” ungkapnya.
Fokus pembahasan pada kawasan hulu
Mukhtar menegaskan bahwa penanganan banjir membutuhkan perhatian dan kerja sama berbagai pihak. Salah satu fokus pembahasan dalam FGD tersebut adalah lokasi pekerjaan pengendalian banjir di kawasan hulu.
Ia berharap forum ini menghasilkan masukan dan kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi ruang diskusi. Peserta juga diminta menyampaikan kondisi nyata di lapangan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan solusi bersama.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya, menyampaikan kondisi real di lapangan, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan solusi bersama. Dengan koordinasi dan komitmen yang kuat, kita berharap pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang optimal,” tambahnya.
Identifikasi kendala dan pembagian peran
FGD ini menjadi wadah untuk menggali informasi sekaligus memvalidasi kondisi aktual pada setiap lokasi pekerjaan. Pembahasan juga mencakup penyamaan persepsi mengenai tujuan, ruang lingkup, dan manfaat pembangunan.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi potensi kendala teknis, sosial, lingkungan, aksesibilitas, ketersediaan lahan, serta koordinasi antarpihak. Identifikasi sejak awal diharapkan membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
Melalui diskusi tersebut, para pihak diharapkan dapat menyepakati pola koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Pemerintah Kota Bima berharap sinergi antara pemerintah daerah, BWS Mataram, TSC, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar program pengendalian banjir dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.