MBOJONOW – Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kota Metro, Lampung, menjadi sekitar Rp34,18 miliar pada 2026. Anggaran tersebut menyasar 56 sekolah, meningkat dibandingkan 2025 yang mencakup 23 sekolah dengan alokasi sekitar Rp16 miliar.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, meninjau perkembangan revitalisasi di SD Negeri 5 Metro Timur dan SMP Negeri 9 Metro. Saat peninjauan, progres pekerjaan di kedua sekolah tersebut telah mencapai sekitar 50 persen dan ditargetkan selesai pada November atau paling lambat pertengahan Desember 2026.
Revitalisasi SMPN 9 Metro Menelan Anggaran Rp1,18 Miliar
SMP Negeri 9 Metro memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.185.427.000. Pekerjaan meliputi rehabilitasi ruang kelas beserta perabot, rehabilitasi laboratorium IPA beserta perabot, serta penataan lingkungan melalui pembangunan lapangan basket.
Kepala SMPN 9 Metro, Liya Panji Kesuma, menyampaikan rasa syukur atas dukungan anggaran tersebut. Ia berharap perbaikan fasilitas dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, bersih, dan tertata bagi siswa maupun guru.
Menurut Liya, fasilitas yang lebih layak diharapkan membantu siswa lebih fokus, aktif berpartisipasi, dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Ia juga berharap tersedianya peralatan belajar serta fasilitas pendukung agar kegiatan belajar dapat berlangsung secara aktif, kreatif, dan menyenangkan.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi tidak hanya berorientasi pada perbaikan bangunan, tetapi juga perlu mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Ia turut mengingatkan warga sekolah untuk menjaga fasilitas pendidikan yang telah disediakan agar dapat dimanfaatkan dengan baik.
Anggaran Revitalisasi Lampung Capai Rp1,31 Triliun
Secara keseluruhan, program revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Lampung pada 2026 memperoleh alokasi sekitar Rp1,31 triliun untuk 1.737 satuan pendidikan.
Sementara itu, pemerintah merencanakan revitalisasi bagi 71.744 satuan pendidikan secara nasional pada 2026. Program ini diprioritaskan untuk sekolah terdampak bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kondisi kerusakan berat.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar kegiatan belajar mengajar berlangsung di lingkungan yang lebih layak dan mendukung perkembangan peserta didik.