JAKARTA, MbojoNow – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Kehadiran Wagub yang akrab disapa Umi Dinda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), khususnya dalam menyampaikan kepentingan pembangunan daerah di tingkat nasional.
Sidang yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-22 DPD RI itu membahas sejumlah agenda kelembagaan, termasuk laporan kinerja tahunan dan pengambilan keputusan atas hasil kerja alat kelengkapan dewan.
Salah satu agenda penting adalah penetapan pertimbangan DPD RI terhadap 10 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2026–2031 untuk disampaikan kepada DPR RI.
Perkuat Penyampaian Aspirasi Daerah
Umi Dinda menilai forum DPD RI memiliki peran penting sebagai ruang untuk menghubungkan kebutuhan daerah dengan agenda kebijakan nasional. Karena itu, komunikasi antara pemerintah daerah dan para senator perlu terus dijaga.
“Bagi kami di daerah, kehadiran dalam forum seperti ini penting karena pembangunan nasional pada akhirnya harus kembali menjawab kebutuhan masyarakat di daerah. DPD RI memiliki posisi strategis untuk membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional, sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan para senator perlu terus diperkuat,” ujar Umi Dinda.
Ia berharap kebutuhan pembangunan NTB dapat terus disampaikan dan menjadi bagian dari perhatian dalam perumusan kebijakan nasional. Menurutnya, koordinasi yang konstruktif diperlukan agar kebijakan pemerintah semakin mampu merespons persoalan dan potensi yang berbeda di setiap daerah.
Umi Dinda juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik. Ia berharap kebijakan nasional dapat mendukung pemerataan pembangunan, memperluas akses pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberi ruang bagi daerah untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhannya.
Perhatian pada Pengawasan Keuangan Negara
Penetapan pertimbangan terhadap 10 calon anggota BPK RI menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam sidang tersebut. Sebelumnya, Komite IV DPD RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI.
Agenda ini berkaitan dengan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Pengawasan keuangan juga mencakup pertanggungjawaban anggaran pembangunan, termasuk transfer pemerintah pusat kepada daerah.
Sidang paripurna tersebut merupakan bagian dari peringatan HUT ke-22 DPD RI yang mengusung tema “Dari Daerah untuk Indonesia”. Peringatan itu turut ditandai dengan kehadiran anggota DPD RI yang mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing sebagai representasi keberagaman Indonesia.
Bagi NTB, komunikasi dengan DPD RI menjadi salah satu upaya untuk terus menyampaikan kebutuhan pembangunan, mulai dari pemerataan pembangunan dan penguatan pelayanan dasar hingga infrastruktur serta pengembangan potensi ekonomi daerah.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat