MATARAM — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Exit Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa, 29 September 2026.
Exit Meeting tersebut berkaitan dengan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pengelolaan Dana Pendidikan, Kinerja Ketahanan Energi Provinsi, dan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2026.
Abul Chair mengapresiasi pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan NTB. Menurutnya, hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola program, menyempurnakan perencanaan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan.
“Pemeriksaan kinerja ini memberikan ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan. Karena itu, hasil pemeriksaan harus kita manfaatkan sebagai early warning sekaligus bahan evaluasi untuk memperkuat manajemen pemerintahan,” ujar Abul Chair.
Perkuat Tata Kelola Dana Pendidikan
Dalam pengelolaan dana pendidikan, Sekda menekankan pentingnya perencanaan berdasarkan kebutuhan, peningkatan kualitas data pendidikan, serta penguatan tata kelola dan pengawasan pada satuan pendidikan.
Pengelolaan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan aset, dan pertanggungjawaban keuangan juga dinilai perlu didukung sistem yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Perencanaan harus berbasis kebutuhan. Sistem pengelolaan harus berjalan dengan baik, fungsi pengawasan harus diperkuat, dan setiap transaksi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.
Data Energi Perlu Diperkuat
Pada sektor ketahanan energi, Abul Chair meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat pengelolaan data, mekanisme verifikasi, serta monitoring dan evaluasi program.
Evaluasi pembangunan energi, menurutnya, perlu melihat manfaat program yang dirasakan masyarakat selain capaian indikator. Rasio elektrifikasi, misalnya, perlu dilengkapi dengan pengukuran dampak terhadap akses masyarakat terhadap energi, termasuk ketepatan penerima bantuan dan keberlanjutan manfaatnya.
Ketahanan Pangan Didukung Data Produksi
Untuk sektor ketahanan pangan, Sekda menyoroti pentingnya penguatan data produksi, produktivitas, dan stok komoditas strategis, termasuk tebu dan sapi.
Data luas tanam, produktivitas, rendemen, dan stok tebu diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan produksi. Sementara pada sektor peternakan sapi, penguatan pendataan populasi dan produksi, pembibitan, penyediaan pakan, rantai pasok, serta sistem peternakan berkelanjutan juga menjadi perhatian.
Menurut Abul Chair, ketahanan pangan mencakup ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan barang. Kita juga harus memastikan distribusinya berjalan baik dan masyarakat mampu menjangkaunya. Karena itu, kebijakan harus didukung data yang akurat dan evaluasi yang menyeluruh,” jelasnya.
Inspektorat Diminta Konsolidasikan Tindak Lanjut
Untuk memastikan rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara terarah, Sekda meminta Inspektorat Provinsi NTB mengonsolidasikan hasil pemeriksaan ke dalam satu matriks tindak lanjut.
Matriks tersebut akan digunakan untuk memantau langkah perbaikan, perangkat daerah yang bertanggung jawab, serta perkembangan penyelesaiannya. Kepala OPD diminta bertanggung jawab atas tindak lanjut sesuai bidang masing-masing, sedangkan Inspektorat mengawal proses penyelesaian secara konsisten dan berkelanjutan.
“Yang kita harapkan bukan sekadar penyelesaian administrasi atau perbaikan dokumen, tetapi juga pembenahan proses bisnis dan akar persoalan. Dengan begitu, perbaikan yang dilakukan dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh,” ujarnya.
Penguatan tata kelola pendidikan, energi, dan ketahanan pangan menjadi bagian dari dukungan terhadap agenda strategis pembangunan Pemprov NTB. Koordinasi lintas perangkat daerah, pengelolaan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta evaluasi berbasis hasil dinilai perlu terus diperkuat.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Diskominfotik NTB).