JAKARTA, MbojoNow — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menempatkan program NTB Satu Data dalam lima besar kategori pemerintah daerah provinsi pada ajang Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2026. Capaian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah melalui pengelolaan data yang terintegrasi dan berbasis bukti.
Paparan dan wawancara program tersebut berlangsung di Hotel Pullman Thamrin CBD, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mewakili Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Dalam presentasi bertema “NTB Satu Data: Transformasi Tata Kelola Data untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di NTB”, Ahsanul memaparkan upaya pemerintah daerah mengoptimalkan data untuk perencanaan, penetapan kebijakan, penentuan sasaran program, serta evaluasi hasil pembangunan.
Jumlah Dataset Meningkat
NTB Satu Data dikembangkan untuk mengatasi persoalan data pembangunan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah, termasuk perbedaan standar dan metadata serta pemanfaatan yang belum optimal dalam kebijakan lintas sektor.
Transformasi tersebut dilakukan secara bertahap sejak 2018, mulai dari pengembangan portal dan pendataan sektoral hingga penguatan regulasi, standardisasi, konsolidasi, integrasi, serta pemanfaatan data dalam proses pembangunan.
Hingga September 2026, jumlah dataset dalam NTB Satu Data meningkat dari 795 menjadi 932 dataset, dengan kontribusi 43 produsen data dari perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB. Portal tersebut mencakup 13 topik pembangunan.
Indeks Satu Data Indonesia Provinsi NTB juga meningkat dari 53,44 pada 2024 menjadi 75,85 pada 2025. Sementara itu, nilai 2026 diperkirakan melampaui 90, tetapi masih menunggu pengumuman resmi karena proses penilaian oleh Tim Satu Data Indonesia Pusat belum selesai.
Data untuk Menentukan Sasaran Program
NTB Satu Data tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah informasi yang tersedia. Pemanfaatannya diarahkan untuk membantu pemerintah mengenali kebutuhan masyarakat, menentukan prioritas, dan mengevaluasi pelaksanaan program secara lebih terukur.
Dalam pemaparannya, pemanfaatan data antara lain diarahkan untuk mendukung verifikasi sasaran bantuan pendidikan, pemetaan kebutuhan penyandang disabilitas, serta penargetan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya Transformatif. Data juga dimanfaatkan untuk mendukung penelitian dan pengembangan pengetahuan.
Untuk memperluas akses informasi, portal tersebut dilengkapi dashboard tematik, visualisasi data, publikasi dokumen kebijakan dan regulasi, jadwal rilis data, serta fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Pengelolaan NTB Satu Data melibatkan pembagian peran antarlembaga. Perangkat daerah menjadi produsen data, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data, Dinas Kominfotik sebagai wali data, dan Bappeda sebagai koordinator Forum Satu Data.
Dukung Pencapaian Target SDGs
Penguatan tata kelola data tersebut diarahkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 16 mengenai kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan transparan serta Tujuan 17 terkait penguatan kapasitas data dan informasi.
Dalam pembukaan rangkaian SAA 2026, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa komitmen terhadap target SDGs 2030 perlu diwujudkan melalui kebijakan, program, inovasi, layanan, pembiayaan, dan kemitraan yang memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.
Setelah menyampaikan paparan dan mengikuti sesi wawancara di hadapan lima anggota dewan juri dari unsur kementerian/lembaga dan akademisi, Ahsanul menegaskan pentingnya data dalam pembangunan berkelanjutan.
“Tidak ada pembangunan berkelanjutan atau tepatnya tujuan pembangunan berkelanjutan akan sukses tanpa data,” tegas Ahsanul.
Pemprov NTB selanjutnya mengarahkan pengembangan NTB Satu Data pada penguatan integrasi dengan sistem informasi pembangunan, peningkatan pemanfaatan data dalam siklus kebijakan, serta perluasan penerapan tata kelola data di kabupaten dan kota di NTB.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KominfotikNTB)