LOMBOK TENGAH, MbojoNow – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan ketahanan pangan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan. Penandatanganan berlangsung di Hotel Pullman, Kabupaten Lombok Tengah, pada Selasa (20/10/2026), dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Kedua provinsi diharapkan dapat saling melengkapi potensi ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi pasar, pariwisata, dan UMKM, sedangkan NTB mempunyai potensi komoditas peternakan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar di berbagai wilayah Indonesia.
Perluas Perdagangan Komoditas Peternakan
Salah satu peluang kerja sama yang dibahas adalah pemenuhan kebutuhan hewan kurban dan komoditas peternakan asal NTB untuk pasar Jawa Barat. Kolaborasi ini diharapkan memberi kepastian pasar bagi peternak NTB sekaligus membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tujuan.
Selain perdagangan, Indah Dhamayanti Putri juga mendorong investasi dari Jawa Barat ke NTB. Kerja sama ekonomi, menurutnya, perlu dikembangkan agar tidak hanya terbatas pada pertukaran komoditas, tetapi juga membuka peluang usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.
Ia turut mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendampingi pemerintah kabupaten dan kota di NTB untuk memperkuat koordinasi serta menjaga stabilitas harga.
Jawa Barat Belajar Strategi Pengendalian Inflasi NTB
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyebut kunjungan tersebut sebagai kesempatan untuk bertukar pengalaman mengenai pengendalian inflasi. Ia menilai pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Jawa Barat.
Erwan menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup dinilai dari angka statistik. Ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta keberlangsungan usaha petani dan peternak juga perlu diperhatikan.
Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pelaku ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Erwan juga menyampaikan bahwa realisasi investasi Jawa Barat mencapai Rp300 triliun pada 2025. Pengalaman provinsinya dalam mendorong investasi diharapkan dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan bagi NTB.
Kesepakatan Diharapkan Berlanjut ke Program Konkret
Erwan berharap perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti melalui program yang jelas dan terukur, terutama dalam memperkuat rantai pasok komoditas strategis.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada dokumen kesepakatan, tetapi berkembang ke kolaborasi komoditas lain yang memberikan manfaat bagi produsen, pelaku usaha, dan konsumen.
Melalui perdagangan antardaerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan data dan teknologi, NTB dan Jawa Barat berupaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan NTB, jajaran dinas terkait dari kedua provinsi, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah kabupaten dan kota.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kominfotik NTB, NTB–Jawa Barat Perkuat Kerja Sama Pangan, Kendalikan Inflasi dan Buka Peluang Investasi.