JAKARTA, MbojoNow — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kebijakan perluasan akses keuangan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden mengapresiasi terbentuknya kelembagaan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan lembaga ini merupakan hasil kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan pemerintah daerah.
Target Kredit Rakyat Rp400 Triliun
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNK). Lembaga ini diharapkan memperkuat koordinasi dalam memperluas akses keuangan dan mendukung penyaluran kredit rakyat.
Pemerintah menargetkan penyaluran kredit rakyat mencapai Rp400 triliun. Sebelumnya, kredit yang telah disalurkan tercatat sekitar Rp53 triliun dan disebut telah memberikan manfaat kepada sekitar 2 juta warga.
Program pembiayaan tersebut ditargetkan menjangkau 28 juta keluarga atau diperkirakan sekitar 100 juta jiwa di Indonesia.
Sasaran program mencakup petani dan nelayan di pedesaan serta kawasan pesisir, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengemudi ojek online, kelompok santri, hingga ibu rumah tangga.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Presiden menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap pendapatan dan daya beli keluarga, bukan sekadar menjadi slogan. Perluasan akses pembiayaan diharapkan membantu masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.
Untuk mendukung pembiayaan nasional, pemerintah juga menyampaikan komitmen memperbaiki tata kelola ekonomi dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Langkah yang disebutkan meliputi penertiban izin usaha pertambangan yang mangkrak serta restrukturisasi badan usaha milik negara agar lebih efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rakornas tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur BI Destri Damayanti, para menteri Kabinet Merah Putih, serta sejumlah pimpinan daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KominfotikNTB)