MATARAM, MbojoNow — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendorong penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan keamanan digital Bank NTB Syariah. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing bank milik daerah.
Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi dan pamitan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo, didampingi Sekretaris Daerah NTB Abul Chair, di ruang kerja Gubernur di Mataram, Selasa (13/10/2026).
Pembenahan Manajemen dan Teknologi Informasi
Lalu Muhamad Iqbal, yang akrab disapa Miq Iqbal, menilai pembenahan Bank NTB Syariah perlu dilakukan secara menyeluruh. Perhatian utama mencakup manajemen, pengawasan internal, serta sistem teknologi informasi.
Menurutnya, bank membutuhkan arsitektur digital yang kuat dan terarah untuk menghadapi risiko keamanan siber yang semakin kompleks. Pengembangan teknologi tersebut juga harus disertai tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif.
Gubernur turut menekankan pengelolaan dana pada entitas daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kewenangan pengawasan masing-masing lembaga.
Optimalisasi Layanan dan Penghimpunan Dana
Dari sisi bisnis, Pemerintah Provinsi NTB mendorong pemanfaatan layanan Bank NTB Syariah oleh berbagai entitas daerah, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diharapkan memperkuat peran bank daerah dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Bank NTB Syariah juga didorong meningkatkan penghimpunan dana murah melalui tabungan dan sumber pendanaan berbiaya rendah lainnya. Strategi ini bertujuan memperkuat struktur pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan pada deposito yang umumnya memiliki biaya dana lebih tinggi.
Apresiasi untuk Kepala OJK NTB
Dalam pertemuan tersebut, Miq Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Rudi Sulistyo atas sinergi dan pengabdian OJK selama bertugas di NTB. Rudi diketahui melanjutkan penugasan di OJK Pusat terhitung sejak 5 Oktober 2026.
Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan Bank NTB Syariah juga membutuhkan penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan pengelolaan risiko secara disiplin.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (KominfotikNTB), 13 Oktober 2026.