MATARAM, MbojoNow – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Nusa Tenggara Barat (FPRB NTB) merintis pengembangan kerangka pembiayaan risiko bencana yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga nasional.
Inisiatif ini menjadi bagian dari program Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP). Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai wilayah percontohan untuk menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan kondisi di lapangan.
Pertemuan pemangku kepentingan atau pre-findings meeting digelar di Hotel Santika Mataram pada Kamis (20/8). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pengumpulan data dan analisis yang berlangsung pada 10–19 Agustus 2026.
Kajian Pembiayaan Risiko Bencana
Kajian ini melibatkan Frankfurt School of Finance & Management, BNPB, GIZ, dan FPRB NTB, dengan dukungan teknis dari konsultan MarkPlus. Tim melakukan analisis kesenjangan pembiayaan risiko bencana melalui pendekatan survei pasar yang terstruktur.
Studi tersebut bertujuan mengidentifikasi kondisi pembiayaan yang berjalan, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta pilihan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan finansial masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Udrekh, mengatakan inisiatif ini sejalan dengan upaya mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan sistem perlindungan sosial.
"Penguatan ketangguhan bencana menuntut ketersediaan akses keuangan yang memadai, andal, dan tepat waktu bagi pemerintah, dunia usaha, maupun rumah tangga saat terjadi bencana," ujar Udrekh.
Kajian juga mencakup evaluasi skema pembiayaan yang sudah berjalan, pemetaan kebutuhan dan penawaran pada sektor penting di NTB, serta identifikasi kendala hukum, finansial, dan kelembagaan. Sektor yang menjadi perhatian antara lain pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Sejumlah instrumen yang sedang dikaji meliputi asuransi mikro, dana cadangan untuk keadaan darurat, dan mekanisme pengalihan risiko. Kajian juga menghubungkan pembiayaan risiko iklim dan bencana dengan pendekatan perlindungan sosial adaptif.
Melibatkan Pemerintah dan Masyarakat
Pengumpulan data dan penyusunan rekomendasi melibatkan sejumlah instansi pemerintah Provinsi NTB, termasuk Bappeda, BPBD, BKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Masukan juga dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan Regional NTB, pelaku sektor swasta, dan kelompok masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan model mata pencaharian berkelanjutan.
Commission Manager/Principal Advisor GIZ ISASP Indonesia, Cut Sri Rozanna, menekankan perlunya investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana yang melibatkan berbagai sektor.
Menurut Cut, perlindungan sosial adaptif perlu dikembangkan sebagai sistem terpadu, bukan sekadar program tunggal. Integrasi dengan pembiayaan risiko bencana yang inovatif, inklusif, terjangkau, dan fleksibel diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam menghadapi berbagai fase bencana.
Laporan Ditargetkan Rampung November 2026
Ketua FPRB NTB, Dr. Rahmat Sabani, menyampaikan bahwa ketangguhan masyarakat perlu dibangun melalui sistem berkelanjutan, termasuk perlindungan finansial selain upaya mitigasi fisik.
"Membangun ketangguhan masyarakat lokal membutuhkan sistem yang berkesinambungan dan tidak terputus, mulai dari upaya mitigasi di hulu hingga penyediaan perlindungan finansial di hilir," kata Rahmat.
Data, temuan, dan masukan dari survei pasar akan dirangkum dalam Gap Assessment Report atau Laporan Penilaian Kesenjangan yang dijadwalkan selesai pada November 2026.
Laporan tersebut akan memuat pilihan kebijakan dan rancangan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan NTB. Instrumen yang dikembangkan di wilayah percontohan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain di Indonesia dalam memperkuat ketahanan finansial terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat