MATARAM, MbojoNow — Penurunan angka stunting masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama di daerah dengan prevalensi tinggi. Upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor serta intervensi yang tepat sasaran berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk mempercepat penurunan angka stunting di kabupaten dan kota yang masih memiliki prevalensi tinggi.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB Tahun 2026 di Gedung Sangkareang, Kamis (29/10/2026).
“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data,” kata Baiq Nelly.
Lombok Timur menjadi perhatian utama
Baiq Nelly mengingatkan pentingnya memperkuat intervensi menjelang survei gizi nasional yang dijadwalkan pada April 2027. Ia secara khusus menyoroti Lombok Timur yang masih membutuhkan penurunan angka stunting secara signifikan.
“PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, memaparkan data prevalensi stunting di sejumlah daerah. Lombok Timur berada pada posisi tertinggi dengan angka 19,38 persen, disusul Lombok Utara sebesar 12,55 persen dan Kabupaten Bima sebesar 12,05 persen.
Prevalensi provinsi mencapai 12,5 persen
Secara kumulatif, capaian penurunan stunting NTB hingga triwulan kedua 2026 tercatat sebesar 12,5 persen. Angka tersebut berada di bawah target jangka panjang Pemprov NTB tahun 2026 sebesar 20,2 persen dan juga lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 17,2 persen.
Meski capaian tingkat provinsi telah melampaui target yang ditetapkan, TPPS NTB menegaskan pengawasan dan intervensi tetap perlu diperkuat, terutama di wilayah dengan prevalensi tinggi.
Menurut Lalu Hamzi Fikri, fokus penanganan meliputi identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi di daerah yang masih berada dalam kategori zona merah.
“Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelasnya.
Upaya tersebut diarahkan untuk mempercepat penurunan stunting di daerah dengan prevalensi tinggi, termasuk Lombok Timur, sekaligus mendukung target NTB bebas stunting.