MATARAM, MbojoNow — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pembenahan tata niaga tembakau sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar besarnya produksi tembakau di daerah sejalan dengan kesejahteraan petani dan upaya mengurangi risiko kesehatan akibat konsumsi rokok.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam pemutaran film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau dan diskusi publik yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Universitas Mataram, Kamis (29/10/2026). Mataram menjadi kota kelima dalam rangkaian kegiatan yang mengangkat dampak industri tembakau terhadap petani, pekerja, keluarga, dan kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, mengatakan persoalan tembakau perlu dilihat secara menyeluruh. Kontribusi ekonomi industri tersebut harus dipertimbangkan bersama dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
“Produksi yang besar belum tentu membuat petani sejahtera. Karena itu, kita perlu memastikan petani mendapatkan perlindungan, kepastian harga, dan posisi tawar yang lebih baik,” ujarnya.
Perbaikan tata niaga dan perlindungan petani
Menurut Ahsanul Halik, pembenahan tata niaga perlu dilakukan melalui penguatan data produksi dan harga, transparansi penilaian mutu serta penimbangan, kepastian penyerapan hasil panen, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses petani.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) secara berkala agar penggunaannya sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, diversifikasi usaha pertanian perlu diperkuat untuk membuka sumber pendapatan alternatif bagi keluarga petani.
Dari sisi petani, Sri Rinjani dari Organisasi Pengurus Petani Tembakau Lombok mengungkapkan bahwa produksi tembakau yang tinggi belum menjamin kesejahteraan. Petani masih menghadapi biaya produksi dan sewa lahan yang tinggi, ketergantungan pada pinjaman modal, ketidakpastian harga jual, serta risiko gagal panen akibat perubahan cuaca.
Kondisi tersebut dapat memperberat beban ekonomi ketika hasil panen tidak sesuai harapan, sementara biaya produksi dan kewajiban pinjaman tetap harus dibayar. Karena itu, akses pasar, perlindungan risiko usaha tani, dan peluang penghasilan alternatif menjadi kebutuhan penting bagi petani.
Perlindungan kesehatan masyarakat turut disorot
Ketua AJI, Irsyan Hasyim, menjelaskan bahwa film dokumenter Di Balik Ilusi Tembakau dibuat untuk membuka perspektif masyarakat mengenai sisi lain industri rokok yang kerap dikaitkan dengan kesejahteraan dan kontribusi ekonomi.
Film tersebut mengangkat pengalaman petani, penyintas penyakit akibat rokok, serta keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Dokumenter ini juga menyoroti strategi pemasaran industri rokok dan pentingnya melindungi anak-anak serta generasi muda dari pengaruh promosi produk tembakau.
Sementara itu, akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Dr. Marisa Syavitri Dilaga, MPH, menekankan perlunya perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, terutama anak-anak dan ibu hamil.
Menurutnya, edukasi sejak dini, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta dukungan bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok perlu diperkuat melalui keluarga, lingkungan sosial, dan layanan kesehatan, termasuk puskesmas.
Ia juga mengingatkan bahwa pengeluaran rumah tangga untuk membeli rokok dapat mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan penting lainnya, seperti pangan bergizi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Perlu kebijakan yang seimbang
Berbagai pandangan dalam diskusi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan tembakau yang memperhatikan kondisi petani sekaligus risiko kesehatan masyarakat. Pembenahan tata niaga, pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran, edukasi kesehatan, dan diversifikasi usaha menjadi sejumlah aspek yang perlu berjalan beriringan.
Pemprov NTB mendorong agar keberhasilan pengelolaan tembakau tidak hanya dilihat dari besarnya produksi, tetapi juga dari keadilan tata niaga bagi petani, manfaat penggunaan anggaran, serta konsistensi perlindungan kesehatan masyarakat.