KOTA BIMA — Warga Kota Bima yang mengalami pengurangan atau tercoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) diminta segera melakukan perbaikan dan pemutakhiran data di kelurahan masing-masing.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran AH, S.Pd., M.Si, menjelaskan bahwa pada 2026 pemerintah menerapkan sistem integrasi data sosial dan ekonomi secara online dengan melibatkan data lintas kementerian dan lembaga.
Menurut Gufran, penentuan penerima bantuan kini menggunakan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan berbagai informasi untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Dengan satu data NIK, bisa tergambar data seseorang dari berbagai sektor, seperti administrasi kependudukan, penggunaan listrik, data perbankan, kendaraan, pertanahan hingga BPJS Kesehatan,” jelas Gufran.
Perubahan Data Dapat Memengaruhi Desil
Integrasi berbagai data tersebut dapat memengaruhi klasifikasi tingkat kesejahteraan atau desil masyarakat. Ketika desil seseorang berubah atau meningkat, statusnya sebagai penerima bansos juga dapat berubah.
Gufran menyebut penggunaan daya listrik rumah tangga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam pemutakhiran data. Penggunaan listrik dengan daya 1.300 VA atau 2.200 VA disebut dapat memengaruhi perubahan klasifikasi kesejahteraan berdasarkan sistem yang digunakan.
Selain itu, kondisi ekonomi dan kepemilikan aset juga menjadi bagian dari data yang terintegrasi. Di antaranya pinjaman di perbankan, koperasi atau gadai, kepemilikan kendaraan, serta aset berupa tanah, pekarangan, kebun dan sawah.
Status pekerjaan suami atau istri juga menjadi bagian dari gambaran kondisi sosial ekonomi, termasuk pekerjaan sebagai karyawan swasta, wiraswasta, ASN, honorer maupun pegawai paruh waktu.
Gufran juga menyebut adanya indikator lain dalam pemutakhiran data, termasuk indikasi aktivitas judi online berdasarkan basis data yang terintegrasi.
Warga Diminta Aktif Memperbaiki Data
Gufran meminta masyarakat tidak langsung berputus asa apabila namanya tidak lagi tercantum sebagai penerima bantuan. Warga yang merasa kondisi datanya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya diminta segera melakukan perbaikan.
“Solusinya, masyarakat harus aktif melakukan perbaikan dan pemutakhiran data di kelurahan masing-masing,” tegasnya.
Ia mengimbau masyarakat melakukan perbaikan data pada setiap awal bulan, khususnya tanggal 1 hingga 11, sesuai mekanisme yang berlaku.
Gufran berharap pemutakhiran data dilakukan sesuai kondisi sebenarnya sehingga masyarakat yang memenuhi syarat dan berhak menerima bantuan dapat kembali diakomodasi.
“Harapan kami, masyarakat aktif memperbaiki datanya. Jika data sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya, tentu akan terus diupayakan agar warga yang berhak bisa mendapatkan bantuan,” harapnya.
Sementara itu, penyaluran bantuan pangan tetap dilakukan kepada masyarakat yang masih tercatat sebagai penerima, sembari pemerintah melakukan pemutakhiran data agar bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Sumber: Ketahanan Pangan Kota Bima.