Pemerintah Kota Bima menetapkan status tanggap darurat kekeringan untuk mempercepat penanganan dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung panjang pada 2026. Keputusan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Senin (19/10/2026).
Rapat yang juga membahas persiapan kedatangan tim pemantau Adipura 2026 itu dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kota Bima, serta lurah yang mendapat undangan.
BPBD Diminta Aktifkan Posko 24 Jam
Sekda Kota Bima menegaskan bahwa penanganan kekeringan harus dilakukan melalui langkah konkret, terukur, dan terkoordinasi. Ia meminta Kepala Pelaksana BPBD segera memproses surat keputusan tanggap darurat dan membangun posko yang beroperasi selama 24 jam.
“Mulai hari ini, kita tetapkan Kota Bima tanggap darurat kekeringan. Saya tugaskan Kepala Pelaksana BPBD untuk segera memproses Surat Keputusan (SK) tanggap darurat bencana dan membangun posko penanganan darurat kekeringan yang beroperasi selama 24 jam,” tegas Sekda.
Dalam penanganan darurat, BPBD diminta mengoordinasikan personel, mengoptimalkan perlengkapan dan peralatan, serta mengatur dukungan anggaran sesuai kewenangannya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Delapan Mobil Tangki Disiapkan
Untuk memastikan distribusi air berjalan efektif, BPBD bersama perangkat daerah terkait diminta memetakan wilayah terdampak secara akurat. Pendataan meliputi jumlah warga yang membutuhkan air, perkiraan kebutuhan di setiap lokasi, titik distribusi, dan frekuensi penyaluran.
“Dari hasil inventarisasi, kita harus menetapkan lokasi mana saja yang menjadi titik pendistribusian dan berapa kali penyaluran dilakukan. Dengan begitu, kita mengetahui secara pasti berapa kebutuhan air di masing-masing wilayah dan bagaimana pola distribusinya,” ujarnya.
Pemkot Bima memiliki delapan unit mobil tangki yang akan dioptimalkan untuk mendukung penyaluran air bersih. Seluruh kendaraan diminta diperiksa dan dipastikan layak digunakan. Pemerintah daerah juga akan mendorong kerja sama dengan pihak swasta untuk menambah armada apabila dibutuhkan.
Sekda meminta setiap perangkat daerah mengidentifikasi kendala operasional, termasuk kebutuhan pembiayaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD), agar hambatan pelayanan dapat segera dicarikan solusi.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak mendapatkan air. Pastikan seluruh masyarakat terdampak terlayani kebutuhan air bersihnya. Tidak ada alasan untuk tidak melayani masyarakat yang membutuhkan air,” tegasnya.
Sekda juga mengingatkan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai peruntukan bantuan. Air yang didistribusikan merupakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, bukan air minum.
21 Kelurahan Jadi Fokus Penanganan
Pemkot Bima meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti pembagian tugas penanganan di 21 kelurahan. Setiap OPD diharapkan berkoordinasi dengan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memantau kondisi secara langsung, dan memastikan kebutuhan warga terdata serta tertangani.
Penanganan juga akan melibatkan berbagai pihak. Sekda mendorong koordinasi dengan Bank NTB, pihak swasta, dan unsur terkait lainnya. Polres Bima Kota diharapkan terus mendukung pelayanan kepada warga terdampak, sementara Sekda menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah diberikan kepolisian.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) turut menyiapkan dukungan berupa delapan wadah tandon air melalui program internal untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
Pemkot Bima menegaskan bahwa penanganan kekeringan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pengaktifan posko 24 jam, pendataan kebutuhan, optimalisasi armada tangki, dan koordinasi dengan berbagai pihak menjadi langkah yang disiapkan untuk mendukung pelayanan air bersih di 21 kelurahan selama musim kemarau.
Sumber: DISKOMINFOTIK Kota Bima