Pemerintah Kota Bima menyiapkan penetapan status tanggap darurat bencana untuk mempercepat penanganan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., di Aula Parenta Kota Bima, Senin (19/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah dan unsur terkait, antara lain BPBD, BPKAD, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Polres Bima Kota, Bank NTB Syariah, PMI, para camat, serta sejumlah lurah.
BPBD Diminta Segera Membangun Posko
Dalam rapat itu, Sekda Kota Bima menekankan perlunya penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan terukur agar kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
BPBD Kota Bima diminta segera membangun posko kedaruratan sebagai pusat koordinasi. Posko ini akan digunakan untuk menghimpun informasi mengenai kondisi wilayah terdampak, kebutuhan air bersih, kesiapan armada, dan pelaksanaan distribusi.
BPBD juga diminta mengambil alih komando penanganan kedaruratan sesuai kewenangannya, termasuk mengoordinasikan personel, perlengkapan, peralatan, serta dukungan anggaran yang diperlukan.
Pemetaan Kebutuhan Air Bersih
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, BPBD diminta memetakan lokasi yang mengalami kesulitan air bersih dan mendata kebutuhan di setiap titik terdampak. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan volume air yang diperlukan serta frekuensi penyaluran setiap hari.
Dengan pendataan yang akurat, distribusi diharapkan dapat disesuaikan dengan jumlah warga terdampak dan kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan yang masuk.
Delapan Mobil Tangki Disiapkan
Pemerintah Kota Bima memiliki delapan unit mobil tangki yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung distribusi air bersih. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki mobil tangki agar dapat membantu menjangkau wilayah yang membutuhkan.
Pemkot Bima menegaskan bahwa air yang disalurkan melalui operasi tersebut merupakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, bukan air minum. Masyarakat tetap perlu memastikan air yang akan dikonsumsi memenuhi persyaratan keamanan air minum.
Penanganan kekeringan ini membutuhkan kerja sama perangkat daerah dan dukungan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, BUMN, serta unsur terkait lainnya, agar bantuan dapat disalurkan secara cepat dan tepat sasaran.