KOTA BIMA — Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Kota Bima Abdul Haris, SE. mengikuti Video Conference (Vicon) Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit and Expo (IFS) 2026 dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi, Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Parenta, Ruang Rapat Wali Kota Bima, dan diikuti seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima. Sementara Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE mengikuti rangkaian kegiatan tersebut secara langsung di Jakarta.
Perkuat Digitalisasi dan Inklusi Keuangan
FEKDI X IFS 2026 dan Rakornas P2DD menjadi wadah untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi serta inklusi ekonomi dan keuangan digital.
Kegiatan tersebut juga mendorong perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik dan transaksi ekonomi, perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta kemudahan perizinan dan penguatan investasi di daerah.
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa FEKDI dan IFS menjadi momentum untuk memberikan pencerahan di sektor keuangan sekaligus memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. Ia menyebut sektor jasa keuangan memiliki peran sebagai penghubung berbagai aktivitas ekonomi.
Frederica juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait atas dukungan dalam mendorong berbagai capaian di sektor keuangan, termasuk perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Pengendalian Inflasi Jadi Perhatian
Dalam Rakornas P2DD, pemerintah mendorong koordinasi dan inovasi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut mencakup pemantauan harga secara berkala, menjaga ketersediaan komoditas strategis, serta memperkuat sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam menetapkan kebijakan terkait tarif kebutuhan dan layanan publik, termasuk air minum dan angkutan umum, karena dapat berdampak terhadap inflasi.
Mendagri juga menyoroti peningkatan harga emas dalam dua tahun terakhir dan menekankan pentingnya pemerintah daerah melakukan pemantauan harga secara lebih rutin.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi, pemerintah pusat mendorong koordinasi secara berkala dengan kepala daerah atau pejabat yang mewakili melalui pertemuan daring setiap minggu.
Perhatian pada Komoditas Cabai
Dalam kegiatan tersebut, cabai turut menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian dalam pengendalian harga. Pemerintah mendorong gerakan menanam yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk TNI, Polri, PKK dan elemen lainnya.
Selain pengendalian inflasi, pemerintah juga menegaskan komitmen mendukung pemanfaatan digitalisasi dalam pembangunan daerah, termasuk untuk mempermudah pelayanan dan perizinan serta memperkuat investasi.
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima, 24 September 2026.