Pemerintah Kabupaten Bima kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi predikat WTP ke-11 secara berturut-turut bagi Pemkab Bima dan menjadi yang kedua pada masa kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy.
Predikat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Suparwadi, SE., MM., Ak., ERMAP., CSFA kepada Bupati Bima dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB di Aula Gedung BPK NTB, Mataram, Senin (25/5/2026).
Ady Mahyudi Apresiasi Kinerja ASN
Bupati Bima Ady Mahyudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Bima. Menurutnya, predikat WTP tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras dalam mengelola keuangan daerah.
"Predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK hari ini berhasil diraih berkat kerja keras yang luar biasa dari seluruh ASN dalam mengelola keuangan daerah," ujar Bupati Ady Mahyudi.
Ady Mahyudi juga menyebut pencapaian tersebut menjadi kado istimewa menyambut Hari Jadi Bima ke-386 yang puncak peringatannya akan berlangsung pada 5 Juli 2026.
Empat Indikator Penilaian BPK
Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB, Suparwadi, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini profesional mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam penilaian tersebut, terdapat empat indikator utama yang menjadi standar pemeriksaan BPK, yaitu:
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pengungkapan informasi laporan keuangan yang memadai.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Suparwadi menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengelola APBD secara teliti, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa mengelola APBD secara teliti, transparan, dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," tegas Suparwadi.
Sejumlah Pejabat Hadir
Dalam acara tersebut, Bupati Bima hadir bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy dan Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari.
Rombongan Kabupaten Bima turut didampingi Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, Sekretaris DPRD Nurdin, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, Kepala BPKAD Aries Munandar, serta sejumlah pejabat Eselon III lingkup BPKAD Kabupaten Bima.
Pimpinan daerah, sekretaris daerah, dan kepala BPKAD dari seluruh wilayah se-NTB juga hadir dalam kegiatan penyerahan LHP tersebut.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Bima