Kota Bima Hadapi Kendala Lahan dalam Pengembangan Koperasi Merah Putih

Asisten III Setda Kota Bima, H. M. Saleh, mengungkapkan keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala pengembangan KDKMP. Dari lima koperasi di Kota Bima, satu telah melalui verifikasi dan validasi.

Kota Bima Hadapi Kendala Lahan dalam Pengembangan Koperasi Merah Putih

KOTA BIMA, MbojoNow — Keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Bima. Pemerintah daerah berharap bentuk dan ukuran gerai koperasi dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bima, Drs. H. M. Saleh, saat menghadiri kegiatan Koordinasi dan Supervisi Penanganan Pengaduan KDKMP di Lambitu Hotel, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Hadir pula Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, S.H., Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Provinsi NTB, serta jajaran dinas koperasi dari ketiga daerah.

Lima KDKMP di Kota Bima

Dalam sambutannya, Saleh menjelaskan bahwa Kota Bima memiliki lima KDKMP. Dari jumlah tersebut, satu koperasi telah melalui proses verifikasi dan validasi (verval), satu lainnya masih dalam proses verval, sedangkan tiga lainnya masih berada pada tahap pembangunan dan persiapan.

Ia menyebut keterbatasan lahan sebagai salah satu tantangan pelaksanaan program. Karena itu, penyesuaian bentuk maupun ukuran gerai dinilai perlu dipertimbangkan agar pembangunan dapat mengikuti kondisi lahan yang tersedia.

“Kota Bima memiliki keterbatasan lahan, sehingga dalam pelaksanaannya kami menghadapi sejumlah kendala. Mungkin ke depan bentuk dan ukuran gerainya dapat disesuaikan dengan kondisi lahan yang tersedia. Insyaallah, kami berharap koperasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Capaian BAPB Tiga Daerah Berbeda

Dalam laporan kegiatan, capaian penerbitan Berita Acara Pembangunan (BAPB) KDKMP di tiga daerah menunjukkan jumlah yang berbeda. Kabupaten Bima tercatat sebanyak 26 KDKMP, Kabupaten Dompu 43 KDKMP, dan Kota Bima satu KDKMP yang telah terbit BAPB.

Saleh menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi atas perhatian dan pendampingan dalam pengembangan KDKMP. Ia menilai program baru membutuhkan proses adaptasi dalam pelaksanaannya, tetapi optimistis dapat memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dijalankan dengan baik.

Melalui kegiatan koordinasi dan supervisi tersebut, ia berharap pelaksanaan program KDKMP di Kota Bima semakin optimal. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah serta membantu mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program.

Sumber: DISKOMINFOTIK Kota Bima

#Bima #Kota Bima